SITE MAP

Grab this widget!

Akuntansi Pemerintahan

1. Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP-256/PB/2014 Tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar
2. Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-311/PB/2014 Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar
3. Kumpulan Buletin Teknis dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
4. Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 Tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
10. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
12. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-1690/PB/2015 Tentang Penatausahaan Dokumen Sumber Dalam Rangka Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual Tahun 2015

Asuransi

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2015 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Iuran Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Yang Bekerja Pada Instansi Pemerintah Pusat
2. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai ASN

Audit Keuangan

1. Peraturan BPK RI Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
2. Peraturan BPK RI Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Bendahara

1. Buku Bendahara Mahir Pajak 2013
2. Buku Ketentuan Umum Perpajakan 2013
3. Buku Pajak Penghasilan 2013
4. Buku Pajak Pertambahan Nilai 2013
5. Buku Panduan Bendahara 2011
6. Buku Susunan Dalam Satu Naskah UU Perpajakan
7. Buku Undang-Undang PPh dan Peraturan Pelaksanaannya
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2016 Tanggal 16 Agustus 2016, Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
12. Peraturan BPK RI Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara
13. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 Tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara Pada Satker Pengelola APBN Serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Dalam APBN
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 Tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.02/2013 Tentang Tata Cara Penyetoran PNBP Oleh Bendahara Penerimaan
17. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-6478/PB.6/2015 Tentang Penggunaan Akun Belanja yang Menghasilkan Persediaan

Cuti

1. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tentang Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2016
2. Peraturan BKN No. 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS

Hibah

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah
4. Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-81/PB/2011 Tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa /Surat/Berharga

Informasi Publik

1. PMK No. 141/PMK.02/2014 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Informasi Publik Bidang Pers
2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
3. Permenpan dan RB Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah
4. Surat Edaran nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) Serta Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) sebagai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh badan publik

Jabatan Fungsional Tertentu

1. PERMENPAN DAN RB Nomor 2 Tahun 2016 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR PER/219/M.PAN/7/2008 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA DAN ANGKA KREDITNYA
2. Peraturan Menpan Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang
3. Peraturan Menpan 20 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Peneliti - New!
4. Peraturan Menpan Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pengusulan Penetapan Dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil - New!
5. Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional

Kelembagaan Pemerintah

1. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja LPNK
2. Permenpan dan RB Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah

Kenaikan Pangkat PNS

1. Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Kenaikan Pangkat PNS
2. Peraturan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Kenaikan Pangkat dan Batas Usia Pensiun Bagi PNS Yang Dipekerjakan Atau Diperbantukan Secara Penuh Di Luar Instansi Induknya
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat PNS

Keputusan Dirjen Perbendaharaan

1. Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP-256/PB/2014 Tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar
2. Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-224/PB/2013 Tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar
3. Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-311/PB/2014 Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar

Keputusan Kepala BKN

1. Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Kenaikan Pangkat PNS
2. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002
3. Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS

Keputusan Menteri Keuangan

1. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 01/KMK.12/2001 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara dalam Sistem Akuntansi Pemerintah
2. Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.06/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat

LAKIP

1. Peraturan Menpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Keuangan Pemerintah

1. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-1690/PB/2015 Tentang Penatausahaan Dokumen Sumber Dalam Rangka Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual Tahun 2015

Majalah Ilmiah

1. Pedoman Akreditasi Majalah Ilmiah LIPI

PNBP

1. PMK No. 87/PMK.02/2014 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas PMK No. 231/PMK.02/2009 tentang Pedoman Umum Pemeriksaan PNBP
2. PP Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penentuan Jumlah Pembayaran dan Penyetoran PNBP
3. PP Nomor 73 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penggunaan PNBP
4. Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-1/AG/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran/Penyetoran PNBP dan Penerimaan Non Anggaran Secara Elektronik
5. Peraturan Menteri Keuangan Nommor 32/PMK.05/2014 Tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.02/2013 Tentang Tata Cara Penyetoran PNBP Oleh Bendahara Penerimaan
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2015 Tentang Imbalan Yang Berasal Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Paten Kepada Inventor
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 Tentang Pemeriksaan PNBP
9. Regulasi Terbaru Kegiatan Penyusunan Target dan Pagu PNBP: PMK 152/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan Rencana PNBP K/L, yang mulai berlaku pada 24 Juli 2014
10. UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP

Peneliti

1. Pedoman Akreditasi Majalah Ilmiah LIPI
2. Peraturan Ka LIPI Nomor 07/E/2009 tentang Tatacara Pengukuhan Peneliti Utama untuk Mendapatkan Gelar Profesor Riset
3. Peraturan Kepala BKN Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan JF Peneliti - New!
4. Peraturan Kepala LIPI Nomor 04/E/2012 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah
5. Peraturan Kepala LIPI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti
6. Peraturan Menpan 20 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Peneliti - New!
7. Peraturan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Peneliti
8. Perka LIPI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti
9. Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti

Pengadaan Barang/Jasa

1. Peraturan Menteri Keuangan No. 157/PMK.02/2013 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Perpres No. 4 Tahun 2015 (Revisi Ke empat Perpres No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah)

Penganggaran

1. Buku Pedoman Penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
2. Buku Pedoman Restrukturisasi Program dan Kegiatan
3. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 01/KMK.12/2001 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara dalam Sistem Akuntansi Pemerintah
4. Kumpulan Buletin Teknis dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
5. PMK No. 141/PMK.02/2014 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Informasi Publik Bidang Pers
6. PMK Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
7. PMK Nomor 136/PMK.02/2014 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L
8. PMK Nomor 55/PMK.05/2014 Tentang Perubahan Kedua PMK Nomor 97/PMK.05/2010 Tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negara, dan Pegawai Tidak Tetap
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.02/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016
11. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 Tentang Petunjuk Lanjutan Tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.02/2014 tentang Standar Struktur Biaya
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan RKA-K/L
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas PMK Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 Tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Indeksasi dalam Penyusunan RKA-K/L
17. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
18. Regulasi Terbaru Kegiatan Penyusunan Target dan Pagu PNBP: PMK 152/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan Rencana PNBP K/L, yang mulai berlaku pada 24 Juli 2014
19. Standar Biaya Masukan TA. 2015
20. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
21. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Pensiun PNS

1. PP Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian PNS yang Mencapai BUP Bagi Pejabat Fungsional
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.02/2016 Tentang Persyaratan dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua bagi Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Kenaikan Pangkat dan Batas Usia Pensiun Bagi PNS Yang Dipekerjakan Atau Diperbantukan Secara Penuh Di Luar Instansi Induknya

Peraturan BMN

1. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 01/KMK.12/2001 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara dalam Sistem Akuntansi Pemerintah
2. PMK Nomor 150/PMK.06/2014 Tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 Tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50 / PMK/06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
9. Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.06/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat
10. Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat

Peraturan Dirjen Perbendaharaan

1. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 Tentang Petunjuk Lanjutan Tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas
2. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 Tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara Pada Satker Pengelola APBN Serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
3. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2015 Perubahan Kelima Atas Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 Tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang
4. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2014 Tentang Mekanisme Penyelesaian dan Penatausahaan Retur Surat Perintah Pencairan Dana dalam Rangka Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
5. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-41/PB/2014 Tentang Penggunaan Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
6. Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Akhir Tahun Anggaran 2014
7. Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-81/PB/2011 Tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa /Surat/Berharga

Peraturan Kepala BPK RI

1. Peraturan BPK RI Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
2. Peraturan BPK RI Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara

1. PERATURAN BKN NO. 2 TAHUN 2019 Tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun - New!
2. PERATURAN BKN NO. 5 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI
3. Peraturan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Kenaikan Pangkat dan Batas Usia Pensiun Bagi PNS Yang Dipekerjakan Atau Diperbantukan Secara Penuh Di Luar Instansi Induknya
4. Peraturan Kepala BKN Tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
5. Perka BKN 18 Thn 2006 Tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Umum Bagi PNS
6. Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional

Peraturan Kepala LIPI

1. Pedoman Akreditasi Majalah Ilmiah LIPI
2. Peraturan Ka LIPI Nomor 07/E/2009 tentang Tatacara Pengukuhan Peneliti Utama untuk Mendapatkan Gelar Profesor Riset
3. Peraturan Kepala LIPI Nomor 04/E/2012 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah
4. Peraturan Kepala LIPI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti
5. Peraturan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Peneliti
6. Perka LIPI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti
7. Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti

Peraturan Menpan dan RB

1. PERMENPAN DAN RB Nomor 2 Tahun 2016 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR PER/219/M.PAN/7/2008 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA DAN ANGKA KREDITNYA
2. Peraturan Menpan Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang
3. Peraturan Menpan 20 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Peneliti - New!
4. Peraturan Menpan Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana
5. Peraturan Menpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menpan dan RB Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat Di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi Dan Efektivitas Kerja Aparatur
7. Permenpan dan RB Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah

Peraturan Menteri Keuangan

1. PERUBAHAN: PMK No. 140/PMK.02 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.02/2014 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015
2. PMK 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN
3. PMK No. 141/PMK.02/2014 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Informasi Publik Bidang Pers
4. PMK No. 32/PMK.02/2018 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019
5. PMK No. 87/PMK.02/2014 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas PMK No. 231/PMK.02/2009 tentang Pedoman Umum Pemeriksaan PNBP
6. PMK Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
7. PMK Nomor 136/PMK.02/2014 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L
8. PMK Nomor 150/PMK.06/2014 Tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara
9. PMK Nomor 55/PMK.05/2014 Tentang Perubahan Kedua PMK Nomor 97/PMK.05/2010 Tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negara, dan Pegawai Tidak Tetap
10. PMK Nomor 85/PMK.05/2017 Tentang Tata Cara Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Bagi Pegawai Non ASN, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2016 Tanggal 16 Agustus 2016, Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.02/2016 Tentang Persyaratan dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua bagi Pegawai Negeri Sipil
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2015 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.02/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 Tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat
25. Peraturan Menteri Keuangan No. 157/PMK.02/2013 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
26. Peraturan Menteri Keuangan Nommor 32/PMK.05/2014 Tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2010 Tentang Tata Cara Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2010 Tentang Tata Cara Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009 Tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi PNS
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Dalam APBN
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tanggal 26 Desember 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.02/2014 tentang Standar Struktur Biaya
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tanggal 31 Desember 2018 Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah
38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2019 Tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan - New!
39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2018 tanggal 31 Desember 2018 Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019
40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2015 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Iuran Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Yang Bekerja Pada Instansi Pemerintah Pusat
41. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2019 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020 - New!
42. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah
43. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 Tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan
44. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan RKA-K/L
45. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 Tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja
46. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat
47. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
48. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah
49. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.02/2013 Tentang Tata Cara Penyetoran PNBP Oleh Bendahara Penerimaan
50. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 Tentang Standar Biaya Masukan TA. 2018
51. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas PMK Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L
52. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 Tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Indeksasi dalam Penyusunan RKA-K/L
53. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2015 Tentang Imbalan Yang Berasal Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Paten Kepada Inventor
54. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2016 Tanggal 26 April 2016 Tentang Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara - New!
55. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara
56. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50 / PMK/06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara
57. Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat
58. Regulasi Terbaru Kegiatan Penyusunan Target dan Pagu PNBP: PMK 152/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan Rencana PNBP K/L, yang mulai berlaku pada 24 Juli 2014
59. Standar Biaya Masukan TA. 2015

Peraturan Pemerintah

1. PP Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian PNS yang Mencapai BUP Bagi Pejabat Fungsional
2. PP Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penentuan Jumlah Pembayaran dan Penyetoran PNBP
3. PP Nomor 73 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penggunaan PNBP
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 Tentang Pemeriksaan PNBP
5. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat PNS
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai ASN
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 Tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN dan ABPD

Peraturan Presiden

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja LPNK
3. Perpres No. 4 Tahun 2015 (Revisi Ke empat Perpres No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah)

Perbendaharaan

1. Buku Pedoman Restrukturisasi Program dan Kegiatan
2. Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-224/PB/2013 Tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar
3. Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-311/PB/2014 Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar
4. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 01/KMK.12/2001 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara dalam Sistem Akuntansi Pemerintah
5. Kumpulan Buletin Teknis dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
6. PMK 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN
7. PMK No. 141/PMK.02/2014 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Informasi Publik Bidang Pers
8. PMK Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
9. PMK Nomor 136/PMK.02/2014 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L
10. PMK Nomor 55/PMK.05/2014 Tentang Perubahan Kedua PMK Nomor 97/PMK.05/2010 Tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negara, dan Pegawai Tidak Tetap
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2016 Tanggal 16 Agustus 2016, Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
12. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 Tentang Petunjuk Lanjutan Tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas
13. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 Tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara Pada Satker Pengelola APBN Serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
14. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2014 Tentang Mekanisme Penyelesaian dan Penatausahaan Retur Surat Perintah Pencairan Dana dalam Rangka Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
15. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-41/PB/2014 Tentang Penggunaan Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2010 Tentang Tata Cara Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2010 Tentang Tata Cara Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009 Tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi PNS
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Dalam APBN
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tanggal 26 Desember 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tanggal 31 Desember 2018 Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan RKA-K/L
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 Tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas PMK Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 Tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Indeksasi dalam Penyusunan RKA-K/L
29. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
30. Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Akhir Tahun Anggaran 2014
31. Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-81/PB/2011 Tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa /Surat/Berharga
32. Regulasi Terbaru Kegiatan Penyusunan Target dan Pagu PNBP: PMK 152/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan Rencana PNBP K/L, yang mulai berlaku pada 24 Juli 2014
33. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-1690/PB/2015 Tentang Penatausahaan Dokumen Sumber Dalam Rangka Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual Tahun 2015
34. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-6478/PB.6/2015 Tentang Penggunaan Akun Belanja yang Menghasilkan Persediaan
35. Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-9070/PB/2014 Tentang Perubahan Akun Belanja Barang Persediaan
36. Telaahan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Terkait dengan Status Kepegawaian Bagi PNS
37. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
38. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Perjalanan Dinas

1. PMK Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
2. PMK Nomor 55/PMK.05/2014 Tentang Perubahan Kedua PMK Nomor 97/PMK.05/2010 Tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negara, dan Pegawai Tidak Tetap
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri
5. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 Tentang Petunjuk Lanjutan Tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas

Perpajakan

1. Buku Bendahara Mahir Pajak 2013
2. Buku Ketentuan Umum Perpajakan 2013
3. Buku Lebih Dekat dengan Pajak
4. Buku Pajak Penghasilan 2013
5. Buku Pajak Pertambahan Nilai 2013
6. Buku Panduan Bendahara 2011
7. Buku Panduan Billing System (Pajak)
8. Buku Susunan Dalam Satu Naskah UU Perpajakan
9. Buku Undang-Undang PPh dan Peraturan Pelaksanaannya
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak
11. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 Tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN dan ABPD

RKA-K/L

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga

Renja

1. Buku Pedoman Penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
2. Buku Pedoman Restrukturisasi Program dan Kegiatan

Revisi Anggaran

1. PERUBAHAN: PMK No. 140/PMK.02 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.02/2014 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.02/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2018 tanggal 31 Desember 2018 Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019

SDM

1. Keputusan Bersama Tentang Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2015
2. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002
3. Keputusan Menteri Pertama No. 224/MP/1961 Tentang Peraturan Pelaksanaan Tentang Pemberian Tugas Belajar di Dalam dan Luar Negeri
4. PERATURAN BKN NO. 2 TAHUN 2019 Tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun - New!
5. PERATURAN BKN NO. 5 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI
6. PP Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian PNS yang Mencapai BUP Bagi Pejabat Fungsional
7. Pedoman Penyetaraan Ijazah Lulusan Luar Negeri
8. Peraturan Ka LIPI Nomor 07/E/2009 tentang Tatacara Pengukuhan Peneliti Utama untuk Mendapatkan Gelar Profesor Riset
9. Peraturan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Kenaikan Pangkat dan Batas Usia Pensiun Bagi PNS Yang Dipekerjakan Atau Diperbantukan Secara Penuh Di Luar Instansi Induknya
10. Peraturan Kepala BKN Tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
11. Peraturan Kepala LIPI Nomor 04/E/2012 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah
12. Peraturan Kepala LIPI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti
13. Peraturan Menpan Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pengusulan Penetapan Dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil - New!
14. Peraturan Menpan Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat PNS
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
17. Perka BKN 18 Thn 2006 Tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Umum Bagi PNS
18. Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional
19. Perka LIPI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti
20. Profil Jabatan Fungsional Tertentu PNS 2017
21. SE Menpan dan RB Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar
22. SURAT EDARAN NOMOR 2/SE/VII/2019 Tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian - New!
23. Surat Edaran BKN No.3/SE/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi - New!
24. Telaahan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Terkait dengan Status Kepegawaian Bagi PNS
25. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

SKB

1. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tentang Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2016

Standar Biaya

1. PMK No. 32/PMK.02/2018 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.02/2014 tentang Standar Struktur Biaya
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 Tentang Standar Biaya Masukan TA. 2018
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas PMK Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 Tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Indeksasi dalam Penyusunan RKA-K/L
8. Standar Biaya Masukan TA. 2015
9. Surat Edaran Dirjen Anggaran: Penjelasan Standar Biaya Masukan dalam Pelaksanaan Work From Home - New!

Surat Dirjen Perbendaharaan

1. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-6478/PB.6/2015 Tentang Penggunaan Akun Belanja yang Menghasilkan Persediaan
2. Surat Edaran Dirjen Anggaran: Penjelasan Standar Biaya Masukan dalam Pelaksanaan Work From Home - New!

Surat Edaran Menpan dan RB

1. SE Menpan dan RB Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar
2. Surat Edaran Menpan Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan/Rapat Di Luar Kantor
3. Surat Edaran Menpan dan RB Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Aparatur Negara

Tugas Belajar

1. Keputusan Menteri Pertama No. 224/MP/1961 Tentang Peraturan Pelaksanaan Tentang Pemberian Tugas Belajar di Dalam dan Luar Negeri
2. Pedoman Penyetaraan Ijazah Lulusan Luar Negeri
3. Perka BKN 18 Thn 2006 Tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Umum Bagi PNS
4. Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional
5. SE Menpan dan RB Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar
6. Telaahan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Terkait dengan Status Kepegawaian Bagi PNS

Uang Lembur

1. PMK Nomor 85/PMK.05/2017 Tentang Tata Cara Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Bagi Pegawai Non ASN, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti

Undang-undang

1. UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Utang

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2015 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah