Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Sumber gambar: bppk.kemenkeu.go.id/

Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tanggal 30 Desember 2016, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selengkapnya KLIK DISINI

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2016 Tanggal 16 Agustus 2016, Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2016 Tanggal 16 Agustus 2016, Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selengkapnya

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga

sumber gambar: www.posmetro-medan.com

Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tanggal 3 September 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. 

Ruang lingkup Anggaran Bantuan Pemerintah yang diatur dalam PMK ini meliputi:

1. Pemberian penghargaan;
2. Beasiswa;
3. Tunjangan Profesi guru dan tunjangan lainnya;
4. Bantuan Operasional;
5. Bantuan sarana/prasarana;
6. Bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan; dan
7. Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA (Pengguna Anggaran). 

Selengkapnya KLIK DISINI

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri

sumber gambar: kaskus.co.id

Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri, selengkapnya KLIK DISINI

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-6478/PB.6/2015 Tentang Penggunaan Akun Belanja yang Menghasilkan Persediaan

sumber gambar: murways.com

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-6478/PB.6/2015 Tentang Penggunaan Akun Belanja yang Menghasilkan Persediaan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 Tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 Tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja KLIK DISINI

Sumber gambar: rekeningrekeningbank.blogspot.com

Peraturan BPK RI Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara

Peraturan BPK RI Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara KLIK DISINI

Buku Susunan Dalam Satu Naskah UU Perpajakan

Buku Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan terdiri dari:

• Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan
• Undang-Undang Pajak Penghasilan
• Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
• Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan
• Undang-Undang Penagihan dengan Surat Paksa
• Undang-Undang Bea Materai
• Suplemen

Buku Susunan Dalam Satu Naskah UU Perpajakan dapat diunduh DISINI

Sumber: www.pajak.go.id

Buku Undang-Undang PPh dan Peraturan Pelaksanaannya

Buku Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) ini berisi Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan format terbaru dan naskah UndangUndang PPh beserta perubahannya. Hal ini dilakukan dalam rangka memudahkan pengguna buku ini untuk menelusuri sejarah perubahannya beserta perubahan isi Undang-Undang dimaksud. Selain itu buku ini juga memuat peraturan pelaksanaan terkait dengan PPh.

Jika Anda berminat mengunduhnya silahkan KLIK DISINI

Sumber: www.pajak.go.id

Buku Panduan Bendahara 2011

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa KPPN dan Bendahara Pemerintah ditunjuk oleh Pemerintah melalui Undang-Undang Perpajakan sebagai pemotong dan pemungut beberapa pajak pusat, yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 26, PPN dan PPnBM.

Pemotongan dan pemungutan masing-masing jenis pajak oleh KPPN dan Bendahara tersebut diatur sendiri baik dalam hal perhitungan, pemungutan, penyetoran, pelaporan, dan bentuk formulir yang dipergunakan dalam memotong dan memungut pajak tersebut di atas oleh KPPN dan Bendahara Pemerintah.

Buku ini diharapkan menjadi pedoman yang mudah dipahami oleh KPPN dan Bendahara Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya di dalam pemungutan dan pemotongan pajak pusat dengan benar untuk mengamankan penerimaan Negara dan menghindari sanksi yang dapat diberikan terhadap para KPPN dan Bendahara Pemerintah.

Buku Panduan edisi tahun 2011 ini merupakan penyempurnaan dari buku panduan edisi tahun 2010, yang antara lain memuat ketentuan terbaru mengenai Tarif Pemotongan dan pengenaan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban APBN Atau APBD, PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), batas upah harian yang tidak kena pajak, dan ketentuan terbaru tentang Surat Pemberitahuan (SPT) bagi Pemungut, serta ketentuan tentang Tata Cara Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan Tata Cara Penyampaian dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak, dan sanksi-sanksi perpajakan terbaru.

Bagi Anda yang membutuhkan filenya silahkan unduh link-link berikut:

1. Kata Pengantar
2. Bab I
3. Bab II
4. Bab III
5. Bab IV
6. Bab V
7. Bab VI
8. Bab VII
9. Lampiran 1
10. Lampiran 2
11. Lampiran 3

Semoga bermanfaat...

 

Sumber: www.pajak.go.id

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Dalam APBN

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Dalam APBN KLIK DISINI

Buku Ketentuan Umum Perpajakan 2013

Buku Ketentuan Umum Perpajakan 2013 merupakan buku cetakan tahun 2013 yang membahas tentang Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan yang terstruktur sehingga diharapkan mudah untuk dimengerti bagi pembacanya.

Buku Ketentuan Umum Perpajakan 2013 KLIK DISINI

Sumber: www.pajak.go.id

Buku Pajak Penghasilan 2013

Buku Pajak Penghasilan 2013 mengulas seluk beluk Pajak Penghasilan yang berlaku di Indonesia. Untuk mengunduh KLIK DISINI

Sumber: www.pajak.go.id

Buku Pajak Pertambahan Nilai 2013

Buku Pajak Pertambahan Nilai 2013 mengulas seluk beluk Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku di Indonesia. Buku Pajak Pertambahan Nilai 2013 unduh DISINI

Sumber: www.pajak.go.id

Buku Bendahara Mahir Pajak 2013

Buku ini dibuat untuk memberikan kemudahan bagi bendahara pemerintah dalam memahami ketentuan dan tata cara kewajiban pemotongan/pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang timbul dari berbagai transaksi pengeluaran yang terjadi di masing-masing unit ataupun satuan kerja.

Berikut ini adalah Edisi Revisi 2013 KLIK DISINI

Jika Anda masih berminat juga pada Buku Bendahara Mahir Pajak 2013 silahkan KLIK DISINI

Sumber: pajak.go.id

Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 Tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara Pada Satker Pengelola APBN Serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara Pada Satker Pengelola APBN Serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara KLIK DISINI

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.02/2013 Tentang Tata Cara Penyetoran PNBP Oleh Bendahara Penerimaan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.02/2013 Tentang Tata Cara Penyetoran PNBP Oleh Bendahara Penerimaan KLIK DISINI